JAKARTA – Sebuah artikel yang mengulas kehidupan pribadi seseorang menjadi awal dari polemik yang kini bergulir ke ranah etika jurnalistik. Rahmat Hidayat, salah satu pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan tersebut, menyatakan keberatan dan membantah sejumlah informasi yang dimuat karena dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Bantahan itu disampaikan Rahmat Hidayat kepada sejumlah wartawan saat ditemui di kawasan Klender, Jakarta Timur, Minggu (7/6/2026). Menurutnya, sebelum artikel diterbitkan, tidak pernah ada upaya konfirmasi ataupun permintaan keterangan dari pihak media yang bersangkutan.
Rahmat mengaku baru mengetahui isi pemberitaan setelah artikel tersebut beredar di ruang publik. Sejak saat itu, berbagai pertanyaan dari rekan dan kolega mulai berdatangan, membuatnya merasa perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
“Saya tidak pernah dimintai konfirmasi sebelum berita itu tayang. Padahal informasi yang dimuat menyangkut diri saya secara langsung. Karena itu saya merasa perlu meluruskan fakta yang sebenarnya,” kata Rahmat.
Artikel yang dipersoalkan berjudul “Seorang Kartika Oman Menemukan Tambatan Hatinya Untuk Mendampingi Hidupnya Bersama Anaknya” dan dipublikasikan pada 5 Juni 2026. Rahmat menilai sejumlah narasi dalam tulisan tersebut tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pria yang akrab disapa Josser itu menegaskan bahwa keberatannya bukan semata-mata karena namanya dicantumkan dalam pemberitaan, melainkan karena proses jurnalistik yang menurutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sebagai insan media, Rahmat mengaku memahami pentingnya kebebasan pers dalam kehidupan demokrasi. Namun di saat yang sama, ia menilai setiap produk jurnalistik harus tetap mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan hak jawab.
“Kebebasan pers harus dihormati, tetapi proses jurnalistik juga harus menghormati fakta. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi menjadi konsumsi publik dan akhirnya menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Rahmat diketahui menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan Provinsi DKI Jakarta media online detikberita.co.id. Ia juga aktif sebagai Ketua salah satu biro pada Pimpinan Daerah Media Independen Online (MIO) Indonesia Kota Jakarta Timur.
Untuk menyikapi persoalan tersebut, Rahmat berencana berkonsultasi dengan kuasa hukum detikberita.co.id, Edi Prastio, SH, MH, CLA. Konsultasi itu dilakukan guna membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh sesuai koridor hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Selain itu, Rahmat juga mempertimbangkan untuk mengajukan pengaduan resmi kepada Dewan Pers. Langkah tersebut dinilai sebagai jalur yang tepat untuk memperoleh penilaian objektif terkait dugaan pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik dalam pemberitaan yang dipersoalkan.
Hingga berita ini disusun, pihak media yang menerbitkan artikel tersebut belum memberikan pernyataan resmi maupun tanggapan atas bantahan yang disampaikan Rahmat Hidayat.
Redaksi masih membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi demi menjaga keberimbangan informasi.
Kasus ini menjadi cerminan bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, akurasi dan verifikasi tetap menjadi elemen yang tidak dapat ditawar. Kepercayaan publik terhadap media dibangun bukan hanya melalui kecepatan menyajikan berita, tetapi juga melalui komitmen menghadirkan informasi yang faktual, berimbang, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
Bagi Rahmat, langkah yang ditempuh bukanlah upaya membungkam kebebasan pers. Sebaliknya, ia berharap persoalan ini menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab dalam setiap proses pemberitaan.
“Pers yang kuat adalah pers yang bekerja berdasarkan fakta. Karena itu saya memilih menempuh jalur yang tersedia agar persoalan ini dapat diuji secara objektif dan profesional,” pungkasnya.
