JAKARTA, 15 September 2026 — Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, mengingatkan para pejabat publik agar tidak terjebak dalam budaya jaga image atau “jaim” yang berlebihan.
Menurut Syamsul, jabatan publik pada hakikatnya merupakan amanah yang memiliki batas waktu. Karena itu, seorang pejabat semestinya lebih mengedepankan integritas, keterbukaan dan kualitas pelayanan dibandingkan membangun citra pribadi.
Ia menilai ukuran keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata terlihat dari posisi, fasilitas atau kewenangan yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat selama mengemban amanah.
“Jabatan itu sementara. Kekuasaan dan fasilitas yang melekat pada jabatan bukan milik pribadi, melainkan amanah dan titipan dari Sang Khalik yang pada waktunya akan dipertanggungjawabkan,” ujar Syamsul.
Syamsul juga menyoroti pentingnya keterbukaan komunikasi antara pejabat publik, masyarakat dan media. Menurutnya, sikap terlalu menjaga citra justru berpotensi menciptakan jarak dengan masyarakat dan menghambat penyampaian informasi yang dibutuhkan publik.
Ia mendorong jajaran pejabat, termasuk unsur humas di lingkungan peradilan, untuk membangun komunikasi yang lebih humanis, cair dan terbuka tanpa mengurangi profesionalitas serta etika kelembagaan.
“Pejabat tidak perlu takut terhadap kritik. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Syamsul menegaskan media memiliki posisi penting sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Menurutnya, hubungan antara lembaga publik dan media idealnya dibangun melalui komunikasi yang sehat. Media tetap harus kritis, tetapi pemberitaan juga harus berpegang pada prinsip keberimbangan dan kepentingan publik.
“Media bukan ancaman bagi citra pejabat. Media adalah mitra strategis untuk menyampaikan informasi, mengawal transparansi dan membantu masyarakat memperoleh informasi yang objektif,” tegasnya.
Syamsul berharap para pemegang jabatan publik dapat meninggalkan pola pencitraan yang berlebihan dan lebih fokus pada kerja nyata, transparansi serta pelayanan kepada masyarakat.
“Ketika seorang pejabat menyadari bahwa kursi kepemimpinan hanyalah titipan, maka yang akan dikejar bukan lagi sekadar citra, tetapi legacy berupa integritas, ketulusan dan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Syamsul Bahri
Ketua Umum FORSIMEMA-RI
