JAKARTA — Kuasa hukum Ruben Onsu, Machi Achmad S.H., membuka peluang penyelesaian perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang menjerat kliennya melalui jalur mediasi dan perdamaian.
Machi mengatakan komunikasi dengan pihak pelapor terus dilakukan. Tim hukum Ruben disebut telah berkoordinasi dengan kuasa hukum pelapor, Ramzi, untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua pihak.
“Kami mengedepankan cara-cara persuasif. Kami juga sudah berkomunikasi dengan kuasa hukum pelapor, Bang Ramzi. Kami sepakat bahwa penanganan kasus ini fokus pada penyelesaian,” ujar Machi.
Menurut Machi, pihaknya tidak ingin perkara tersebut berkembang menjadi perseteruan terbuka antara kedua belah pihak. Ia memilih menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sekaligus mencari kemungkinan penyelesaian di luar persidangan.
Ruben sendiri saat ini telah berstatus sebagai tersangka. Kendati demikian, Machi menegaskan status tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa kliennya telah dinyatakan bersalah.
“Kami tidak mau saling bersitegang atau menyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami fokus pada penyelesaian. Mas Ruben juga tetap kooperatif dan tidak panik,” katanya.
Bahas Penggantian Kerugian
Salah satu materi komunikasi antara kedua pihak adalah kemungkinan pengembalian atau penggantian kerugian yang dipersoalkan pelapor.
Machi menyebut telah ada pembicaraan mengenai pertemuan antara Ruben dan pihak pelapor. Namun, teknis pelaksanaannya masih dalam tahap pengaturan.
“Fokusnya pengembalian atau ganti kerugian. Ada rencana pertemuan dan bagaimana pelaksanaannya antara pihak pelapor dengan Ruben sendiri. Kami sedang mengupayakan itu,” ujarnya.
Di sisi lain, proses penyidikan tetap berjalan. Machi memastikan Ruben akan memenuhi kewajibannya apabila kembali dipanggil oleh penyidik.
“Pemanggilan berikutnya tanggal 28. Kami akan menyiapkan dokumen-dokumen yang dimintakan oleh penyidik,” tuturnya.
Kontrak Jadi Sorotan
Dalam perkara tersebut, tim hukum Ruben juga menyoroti sejumlah dokumen kerja sama dan kontrak. Machi menyebut terdapat beberapa perjanjian yang dibuat tanpa pendampingan penasihat hukum secara optimal.
Ia menegaskan kondisi tersebut tidak otomatis membuat kontrak kehilangan kekuatan hukum. Namun, menurut dia, minimnya pendampingan hukum menyebabkan terdapat sejumlah hal yang luput diperhatikan dalam perjanjian.
“Bukan berarti kontraknya tidak berkekuatan hukum. Tetapi ada beberapa kontrak yang tidak didampingi orang hukum, sehingga ada beberapa hal yang miss,” jelas Machi.
Machi mengatakan tim hukum tetap mempersiapkan dokumen yang diminta penyidik sekaligus membuka ruang komunikasi dengan pihak pelapor.
Ia berharap penyelesaian dapat dicapai apabila kedua pihak menemukan titik temu, termasuk melalui mekanisme mediasi maupun restorative justice sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kalau bisa selesai dengan mediasi atau mekanisme restorative justice, kenapa harus berlanjut? Tetapi proses hukum tetap berjalan dan kami akan tetap kooperatif,” pungkas Machi.
