Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Workshop Public Speaking sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi aparatur peradilan dalam mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (18/8/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto. Workshop ini menjadi salah satu bentuk pendampingan Ditjen Badilum kepada satuan kerja, khususnya dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan penyampaian informasi terkait berbagai inovasi serta capaian pembangunan Zona Integritas.
Dalam pembukaannya, Bambang Myanto menegaskan bahwa kemampuan public speaking menjadi kompetensi penting bagi satuan kerja dalam menyampaikan berbagai program, inovasi, maupun keberhasilan yang telah dilakukan dalam pembangunan ZI.
Menurutnya, keberhasilan sebuah satuan kerja dalam membangun Zona Integritas tidak hanya perlu diwujudkan melalui berbagai program dan inovasi, tetapi juga harus mampu dikomunikasikan secara efektif kepada pihak lain.
Ia menekankan, kemampuan menyampaikan materi secara tegas, lugas, dan sistematis akan membantu setiap satuan kerja menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan.
Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa Ditjen Badilum berkomitmen memberikan pendampingan kepada satuan kerja dalam menghadapi proses pembangunan dan evaluasi Zona Integritas. Workshop public speaking diharapkan dapat menjadi bekal bagi satuan kerja ketika mempresentasikan berbagai inovasi, program unggulan, serta hasil pembangunan ZI di hadapan tim evaluasi maupun pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga berharap seluruh 58 satuan kerja yang menjadi bagian dari proses pembangunan Zona Integritas di lingkungan peradilan umum dapat menunjukkan kinerja terbaik dan berhasil memperoleh predikat WBK maupun WBBM.
“Harapannya, 58 satuan kerja ini dapat meraih predikat WBK maupun WBBM,” tegas Bambang.
Dengan penguatan kompetensi public speaking tersebut, Ditjen Badilum berharap satuan kerja semakin siap menghadapi tahapan evaluasi sekaligus mampu memperlihatkan secara utuh berbagai transformasi yang telah dilakukan dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
